By 
BOGOR, INDONEWS – Mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Pimpinan Cabang (IMM PC) Kabupaten Bogor, beberapa waktu lalu sempat mengancam akan menggeruduk gedung DPRD Kabupaten Bogor guna mendesak Komisi I DPRD Kabupaten Bogor mengimplementasikan hasil pelesiran ke Pulau Bali.
Pada Selasa (15/3/2021) puluhan mahasiwa itu membuktikan ancamannya dengan menggelar unjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Bogor.
Koodinator aksi IMM PC Bogor, Nana mengaku sedih melihat polemik yang mengguncang Bumi Tegar Beriman. Pasalnya, di saat pandemi Covid-19 masyarakat sedang susah, anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor bisa-bisanya melakukan pelesiran.
Menurut Nana, para wakil rakyat ini tidak melihat kondisi masyarakat Kabupaten Bogor yang sedang merosot pada segi ekonomi, kelangkaan minyak goreng bahkan pengangguran pun masih cukup besar.
“Maka dari itu kami IMM Cabang Bogor menggelar aksi atau unjuk rasa. Ini merupakan bentuk kepedulian kami sebagai kontrol sosial terhadap Bumi Tegar Beriman,” ungkapnya.
Para mahasiswa ini meminta, DPRD Kabupaten Bogor untuk segera memberikan sikap tegas menjawab keresahan publik dengan mengimplementasikan hasil kunjungan kerja beberapa waktu lalu.
Nana menyampaikan, ada tujuh poin tuntutan dalam aksi para mahasiswa ini. Menurutnya tuntutan pertama ialah mendesak DPRD Kabupaten Bogor tidak menghamburkan anggaran untuk kunjungan kerja yang tidak jelas, sebab lebih baik fokus penanganan pandemi Covid-19 Kabupaten Bogor dan pemulihan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor.
“Kedua, mendesak Komisi I DPRD untuk mengimplementasikan apa yang sudah didapat saat pelesiran ke Bali. Ketiga mendesak ketua Komisi I untuk membuat berita acara hasil kunjungan kerjanya untuk diinformasikan kepada publik disertai bukti kongkritnya,” ungkapnya.
Sanksi Etik
Selanjutnya, Nana mendesak badan kehormatan dewan memberikan sanksi etik kepada komisi yang tidak memperhatikan moral masyarakat Kabupaten Bogor.
“Kami meminta kepada masyarakat untuk tidak memilih kembali tahun 2024 dan meminta kepada parpol untuk memberikan sanksi kepada kadernya,” kata Nana.
Para mahasiswa ini pun meminta DPRD Kabupaten Bogor untuk transparan dalam perencanaan dan laporan kinerja tahunan kepada publik. Sebab menurut Nana, para wakil rakyat dipilih oleh rakyat itu sendiri.
“Dan yang terakhir, mendorong Komisi I sebagai pelopor untuk usulan Perbup Nomor 120/2021 tentang pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang pada ruas jalan di wilayah Kabupaten Bogor untuk dijadikan Perda, supaya jam operasional truk tambang semakin jelas dan bisa di tindak secara tegas,” pungkasnya. (Firm)
Comments