0

JAKARTA, INDONEWS – Konflik antara karyawan dan Perusahaan Umum DAMRI, sebuah perusahaan Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang transportasi darat cabang Pulo Gadung Jalan Matraman Raya No 25 RT 02 RW 01 Palmeriam Kecamatan  Matraman Jakarta Timur, terus bergulir.

Pasalnya, hingga 4 kali melayang surat pengajuan meminta Bipartit tak direspon pihak perusahaan terkait pembayaran gaji karyawan hingga Iuran BPJS karyawan yang diduga tidak setorkan oleh pihak perusahaan.

Dalam keterangannya, Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Perum DAMRI, Ramdani menyebutkan ada 52 karyawan yang akan menandatangani terkait pembayaran haknya yang janjinya akan dicicicil hingga 4 kali oleh perusahaan.

“Ada 52 karyawan yang bertemu dengan pihak perusahaan untuk menandatangani surat perjanjian bahwa pihak perusahaan berjanji akan membayar gaji karyawan dengan cara dicicil dan saya turut mendampingi anggota saya karena ini hak normatif karyawan,” kata Ramdani, kepada wartawan Kamis (8/2/2024).

Didampingi Wakil Ketua FSPMI, Devison serta anggota, Ramdani menjelaskan tentang hak para karyawan. Pihaknya sudah melayangkan surat permohonan Bipartit akan tetapi tidak digubris.

BACA JUGA :  PP Muhammadiah, PWM dan Dikdaskem Muhammadiah Jabar Digugat Terkait Utang

“Serikat FSPMI sudah bersurat kepada Direktur Utama DAMRI untuk mengajukan permohonan Bipartit hingga 4 kali namun tak direspon,” jelasnya.

Pihaknya juga mengaku sudah melaporkan permasalahan ini dengan bersurat secara resmi kepada Kementerian BUMN dengan tembusan Dewas Perum DAMRI namun hingga kini tak direspon.

“Ke menteri BUMN pun sudah pernah kami laporkan melalui surat dan kami tembuskan ke Dewas Perum DAMRI tak satu pun ada yang merespon,” kata Ramdani.

Menurutnya, gaji bulan Desember tidak dibayarkan tanpa ada pemberitahuan kepada karyawan dan pihaknya menduga ada pengelapan hak karyawan dan iuran BPJS karyawan tidak disetorkan.

“Gaji bulan Desember belum dibayar tanpa pemberitahuan, maka dari itu kami menduga  ada pengelapan hak karyawan bahkan BPJS Ketenaga kerjaan pun hingga 18 bulan belum dibayarkan oleh perusahaan ke BPJS, dan permasalahan ini harus mengadu kepada siapa,” keluhnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, pihaknya sudah menjalankan sesuai aturan serta sesuai anjuran Dinas Tenaga kerja Jakarta Timur agar membuat laporan ke bagian  pengawasan dan saat ini kami masih menunggu tindaklanjut hasil laporan dari Dinas Kepengawasan Ketenagakerjaan.

BACA JUGA :  Warga Cileungsi Alami Luka Bacok, Dua Begal Diburu Polisi

“Kami sebenarnya mengharapkan dapat jawaban dari pihak perusahaan secepatnya agar dibayarkan secara tunai atau sekaligus tanpa melalui proses panjang tapi malah bertambah masalah baru,” harapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua FSPMI Devison menyampaikan rasa prihatinnya terhadap permasalahan-permasalahan ini dan sempat menanyakan langsung pada meneger keuangan.

“Saya sangat prihatin terhadap permasalahan-permasalahan ini bagaimana kejelasan pembayaran gaji karyawan yang tertunggak kepada meneger keuangan kapan dibayarkan namun tidak ada kepastian,” ucapnya.

Ia mengatakan pihak perusahaan jangan seenaknya dan harus mempertimbangkan segala sesuatu sesuai aturan.

“Perusahaan jangan seenaknya, kami meminta ke pihak Perusahaan untuk memperhitungkan denda gaji,  sebagaimana yang diatur dalam UU ketenaga kerjaan dan segera dibayarkan,” tukasnya.

Di tempat terpisah saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsAap, pihak Perum Damri, Hadi Winardi (Direktur Operasional) belum bisa memberikan tanggapan dan mengarahkan ke kantor pusat. (Firm)

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Hukum