0

JAKARTA BARAT, INDONEWS – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mensosialisasikan pencegahan stunting dari hulu, bersama mitra kerja. Sosialisasi dilaksanakan di Sekolah Dasar (SD) Anugrah Kapuk, Gg. Sinar Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu (10/4/2022).

Sosialisasi dihadiri Kepala Bidang Penggerakan dan Ketahanan Keluarga Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta Drs. Ibni Sholeh, M.Si, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris. serta Direktur Bina Keluarga Lansia dan Rentan dan Masyarakat wilayah Jakarta Barat Erisman., S.Si, M.Si.

Pada kesempatan tersebut, Erisman menjelaskan strategi percepatan penurunan stunting. Pada dasarnya, adalah strategi percepatan penurunan stunting akan menjadi fokus bagi pemerintah.

“Program ini terdiri dari 5 outline, yakni; 1. Kondisi kependudukan Indonesia, 2. Stunting yang meliputi konsep, penyebab, dampak dan fakta, 3. Nasional percepatan penurunan stunting. 4. Kolaborasi dan sinergitas semua elemen perguruan tinggi, dan 5. Program inovasi,” jelas Erisman.

Kelima uutline tersebut, tambahnya, mengarahkan bagaimana masyarakat, pemerintah dan keluarga bisa sama-sama melakukan pencegahan stunting. Karena salah satu syaratnya yaitu generasi muda.

BACA JUGA :  Pemerintah Kota Sukabumi: Selamat Hari Jadi Sukabumi Ke-152

Ia menambahkan, dampak dari stunting itu bertubuh kerdil karena kondisi gagal tumbuh pada anak atau balita akibat kekurangan gizi kronis. Terutama dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

“Selain itu, anak baduta-nya (bawah dua tahun) juga manakala sudah terlanjur stunting, itu harus melakukan perawatan, pemberian gizi yang baik dan seterusnya. Itu yang dilakukan ke depan. Jadi, kita intinya betul-betul tepat sasaran, pendampingan tepat sasaran yang bener-benar langsung yang memiliki dampak dari Stunting,” tambahnya.

Dukungan Komisi IX

Pada kesempatan yang sama, Charles Honoris memaparkan dukungan Komisi IX DPR pada BKKBN dalam menjalankan penugasan yang diberikan Presiden RI untuk bertanggung jawab dalam penurunan angka stunting.

“Kita (Komisi IX DPR) mendukung BKKBN dalam menjalankan penugasan yang diberikan Presiden RI untuk bertanggung jawab dalam penurunan angka stunting. Oleh karena itu, kami di Komisi IX DPR sudah berkali-kali menggelar rapat dengar pendapat dengan BKKBN,” jelasnya.

Ia menuturkan, pihaknya juga sudah meminta kepada pemerintah untuk segera mengaktifasi rancangan perpres terkait penanganan stunting, sehingga BKKBN bisa diberikan atau punya dasar hukum, punya anggaran yang cukup.

BACA JUGA :  Sekretaris Jendral dan Koordinator Wilayah Forkompi Berkunjung ke Poltekkes Kemenkes Banten

“Target presiden tidak kecil loh. Menurunkan angka dari 27 persen menjadi 14 persen. Jadi, sekali lagi kami mendukung penuh. Target kami tentu secepatnya, karena sekali lagi target penurunan pertahunnya 3,5 persen, artinya tanpa diberikan amunisi, tanpa kewenangan koordinatif kepada lembaga lain juga, maka saya rasa untuk mencapai target ambisius agak sedikit sulit,” beber Charles Honoris. (bintono)

You may also like

Comments

Comments are closed.