BOGOR, INDONEWS – Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Cileungsi, di Jl. Raya Narogong, No.55, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat diduga melakukan pungutan liar (pungli) kepada peserta didiknya. Nilai pungutan mencapai puluhan jutaan rupiah.
Menurut keterangan yang didapat dari sumber terpercaya, sekolah meminta satu wali murid membayar sejumlah uang dengan alasan sumbangan untuk memenuhi anggaran pendidikan yang tidak ter-cover dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Diketahui bahwa SMK Negeri 1 Cileungsi diduga membebankan sumbangan biaya pendidikan hingga Rp10,950.000., dengan rincian, di antaranya sumbangan pembangunan sebesar Rp5.100.000, biaya seragam Rp1.950.000, kunjungan industri Rp2.450.000, prakern Rp550.000 dan perpisahan Rp900.000.
Salah satu orang tua siswa di SMK Negeri 1 Cileungsi yang tidak bersedia disebut identitasnya mengatakan, bahwa dirinya mengetahui tentang pungutan ini disampaikan ketua komite dalam rapat komite.
“Pungutan tersebut disampaikan komite dalam rapat komite. Dan jika itu diterapkan, saya sangat keberatan, tidak sanggup dengan angka pungutan sebesar itu,” keluhnya.
Ia menuturkan bahwa pungutan tersebut nilainya cukup fantastis, mencapai hampir Rp11 juta dan itu ditawarkan dicicil selama 3 tahun.
“Pungutan hampir mencapai Rp11 juta dan diminta dicicil selama 3 tahun,” katanya.
Ia mengaku tidak berani untuk terlalu vokal dan menolak rencana uang sumbangan itu karena khawatir berimbas kepada anaknya.
“Takut saya menolaknya secara langsung. Khawatir anak saya diapa-apain kalau saya nanti tidak membayar itu,” kata dia.
Dirinya berharap pungutan tersebut tidak diberlakukan, karena dirinya mengaku orang yang tidak mampu.
“Saya ini orang tidak mampu dan berharap pungutan itu tidak berlakukan,” katanya.
Sementara itu, Wiwin Setiawan bagian PPID SMK Negeri 1 Cileungsi saat dikonfirmasi wartawan menyampaikan bahwa sumbangan tersebut merupakan program komite untuk menutupi kebutuhan sekolah yang tidak ada di dalam anggaran dana bos.
“Itu sumbangan program komite dalam rangka membantu sekolah untuk memenuhi kebutuhan sekolah yang tidak dicoper dana bos,” ujarnya, kepada wartawan, Rabu (4/10/2023).
Secara detail, dirinya tidak mengetahui prihal tersebut karena komite yang paham tentang program itu. “Secara detail saya enggak paham, nanti konfirmasi ke komite,” katanya.
Di tempat terpisah, Budi Wahyu selaku Ketua Komite SMKN 1 Cileungsi mengaku bahwa per siswa dikenakan angka sumbangan segitu sesuai RAB kebutuhan sekolah.
“Angka segitu sesuai kebutuhan dan muncul angka segitu per siswa. Perhitungannya dari total siswa dikalikan kebutuhan anggaran sekitar 2 miliar rupiah,” jelasnya.
Komite juga menjelaskan bahwa biaya lainnya yang tertera dalam layar saat sosialisasi kepada wali murid adalah kewenangan sekolah. Ia mengaku hanya membantu pihak sekolah mensosialisasikan.
“Kalau masalah biaya yang lain itu kewenangan sekolah kami hanya bantu sosialisasikan saja,” tukasnya. (Firm)
Comments