Aliansi Mahasiswa Bogor: Dinkes dan Satpol PP Seakan Disfungsional

BOGOR, INDONEWS – Aliansi Mahasiswa Bogor (AMB) mengkritisi Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor.

Bahkan Ketua Umum AMB menilai Dinkes dan Satpol PP Kabupaten Bogor tidak berfungsi dengan baik, atau disfungsional. Hal ini lantaran banyaknya aduan masyarakat atas anggapan lemahnya pengawasan terhadap kesehatan masyarakat, dikarenakan diduga beredar luasa obat-obatan berbahaya, seperti Tramadol, dan Eximer.

“Saya banyak menerima aduan, bahkan ada bukti yang kita punya, bahwa telah banyak warung berkedok kosmetik yang diduga didalamnya menjual obat-obatan keras yang berbahaya bila dikonsumsi tanpa resep dokter, seperti Tramadol, dan Eximer. Tentu ini menunjukan kesan disfungsional Satpol PP juga Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Pengawasannya mana? Ini kan bisa membahayakan masyarakat jika dibiarkan,” ujarnya, Rabu (16/2/2022).

Pihaknya mengaku akan menempuh jalur sesuai prinsip ketatanegaraan, dimana Aliansi Mahasiswa Bogor akan menyurat, serta mengadu kepada Komisi IV yang memang menaungi di bidang kesehatan, termasuk mengadukan dugaan petugas vaksin yang menerima uang dari program vaksinasi beberapa waktu lalu.

“Komisi IV juga kami mau lihat perannya. Dewan harus bisa menjadi jembatan. Kami paham kurang relevan demonstrasi di tengah Covid-19. Makanya kami akan menyurat, meminta kepada Komisi IV melakukan pemanggilan kepada pihak yang terkesan tidak mampu menjalankan pengawasan terkait kesehatan masyarakat, belum lagi perihal petugas vaksin yang diduga menerima anggaran vaksin, itu juga belum jelas disanksi atau tidak, dapat teguran apa tidak, jangan ada kesan Covid ini jadi bahan tameng para birokrat yang gak becus mengemban jabatan,” papar salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum di Bogor ini.

Lebih lanjut, sebelum meninggalkan area wawancara, pria yang akrab disapa Ramdhan ini meminta Satpol PP, untuk menuntaskan miras ilegal yang banyak dijual di lingkungan Kabupaten Bogor, karena tidak relevan dengan prinsip Tegar Beriman yang digaungkan di Kabupaten Bogor ini.

“Satpol PP juga jangan cuman bisa bubarin kerumunan pedagang saja. Coba operasi dong. Sidak. Bersihkan. Sikat sampai ke akarnya. Kalau perlu cari tahu buat membersihkan Kabupaten Bogor dari miras ilegal, masih marak kok. Kalaum emang kita mau jujur, melihat, bahkan masyarakat bisa buktikan sendiri,” tutupnya.

Tentu kritikan yang datang dari masyarakat sudah seharusnya menjadi poin penting bagi semua pihak, baik eksekutif maupun legislatif, guna berjalannya roda pemerintahan yang baik, serta harmonis antar semua element masyarakat. (Firm)