By 
BOGOR, INDONEWS – Citra pendidikan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat kembali tercoreng akibat diduga oknum di SMK Negeri 1 Cileungsi yang meminta sejumlah dana dengan dalih sumbangan.
Ketua LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara) DPC Bogor Raya Romi Sikumbang mengatakan, kasus pungutan liar (pungli) di sekolah dengan dalih sumbangan sering kali terjadi, khususnya di tingkat SMA Sederajat.
Menurut Romi, lemahnya pengawasan dan juga tidak ada sanksi tegas dari Disdik Provinsi Jawa melalui KCD Kabupaten Bogor adalah pemicu kejadian tersebut selalu terulang dan terulang.
Sebelumnya, salah satu orangtua siswa yang tidak bersedia disebutkan namanya menceritakan, bahwa saat ini anaknya baru masuk sekolah dan pada saat rapat komite beberapa minggu lalu disodorkan dengan jumlah angka sumbang yang cukup fantastis, hingga mencapai puluhan juta.
“Beberapa minggu lalu kami rapat komite dan kami disodorkan beberapa item anggaran yang menurut komite sekolah untuk kebutuhan sekolah dan siswa,” katanya.
Ia mengaku, anggaran yang disodorkan lumayan besar dan memberatkan bagi orangtua siswa, yang notabene tidak mampu. Sebab, jika dihitung pungutan itu mencapai puluhan juta.
“Sumbangan yang disodorkan seluruhnya kurang lebih Rp11 jutaan dan sumbangan itu berat bagi kami. Kata komite uang itu untuk kebutuhan sekolah yang tidak dicover oleh dana BOS (Biaya Operasional Sekolah), termasuk seragam putih abu-abu dan biaya perpisahan nanti saat kelulusan,” keluhnya.
Akibat kejadian itu, Romi Sikumbang mengecam dugaan pungli yang dilakukan pihak SMK Negeri 1 Cileungsi tersebut.
“Saya mengecam keras adanya dugaan pungli tersebut. Sekolah negeri itu gratis, semua biaya sudah ditanggung pemerintah. Jadi kalau ada pihak sekolah yang melakukan pungli berdalih sumbangan, orangtua siswa wajib menolaknya,” katanya, Selasa (10/10/2023).
Romi mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut tuntas dugaan pungli di SMK Negeri 1 Cileungsi.
“Kami juga akan melaporkan peristiwa itu secara resmi ke Kejaksaan Negeri Cibinong,” ujarnya.
“Kita mendesak kepada penegak hukum untuk secepatnya mengusut kasus ini sampai tuntas, dan segera akan akan kami laporkan secara resmi guna mendukung pemberantasan pungutan liar dengan dalih sumbangan di sekolah,” tegasnya.
Ia juga meminta Disdik Provinsi Jawa Barat memberi peringatan atau sanksi tegas kepada pihak-pihak sekolah yang bermain dengan selalu berdalih sumbangan, padahal jelas pungutan.
“Kami LSM Penjara sekaligus aktivis sosial meminta Disdik Provinsi Jawa Barat untuk memberikan peringatan kepada kepala sekolah selaku penanggung jawab di sekolah, karena Kabupaten Bogor sering kali terjadi kasus pungutan berdalih sumbangan dan lolos dari pengawasan KCD Kabupaten Bogor,” tutupnya. (Firm)
Comments